Perwalian anak merupakan pengaturan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal dunia, tidak cakap hukum, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Kantor Pengacara Cerai memberikan layanan hukum perwalian anak untuk memastikan hak, kepentingan, dan perlindungan anak tetap terjamin secara hukum, serta wali yang ditetapkan memiliki kewenangan yang sah.

Dasar Hukum 

Layanan perwalian anak berlandaskan pada:

• Kompilasi Hukum Islam (KHI)

• Undang-Undang Perlindungan Anak

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

• Peraturan dan putusan pengadilan terkait perwalian

Ruang Lingkup Layanan 

1. Konsultasi Hukum Perwalian Anak

Memberikan penjelasan mengenai:

• Pengertian dan tujuan perwalian anak

• Syarat dan pihak yang dapat menjadi wali

• Hak dan kewajiban wali terhadap anak

2. Permohonan Penetapan Perwalian

Kami membantu dalam:

• Penyusunan permohonan perwalian anak

• Pengumpulan dan penyiapan dokumen

• Pengajuan permohonan ke pengadilan

3. Pendampingan Proses Persidangan

Pendampingan meliputi:

• Sidang pemeriksaan permohonan

• Pembuktian dokumen dan saksi

• Pemantauan proses hingga penetapan

4. Konsultasi Hak dan Kewajiban Wali

Kami memastikan wali memahami:

• Kewenangan hukum sebagai wali

• Tanggung jawab pengasuhan dan pengelolaan harta anak

• Batasan kewenangan wali menurut hukum

5. Pengurusan Administrasi Hukum

Pendampingan pengurusan:

• Dokumen perwalian

• Administrasi pendidikan dan aset anak

• Kepentingan hukum anak lainnya

Proses Pendampingan

1. Konsultasi awal dan penilaian kondisi anak

2. Analisis kelayakan wali

3. Penyusunan permohonan perwalian

4. Pendampingan sidang pengadilan

5. Penerbitan penetapan perwalian

6. Konsultasi lanjutan pasca penetapan

Siapa yang Membutuhkan Layanan Ini

Layanan perwalian anak dibutuhkan oleh:

• Keluarga anak yatim atau piatu

• Kerabat yang akan menjadi wali anak

• Pihak yang mengurus harta anak di bawah umur

• Keluarga yang memerlukan penetapan perwalian resmi